Sebelas tahun. Itu waktu yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk akhirnya memutuskan menjadi anggota World Intellectual Property Organization (WIPO), melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property, dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

 

Sebelum Keputusan Presiden itu terbit, Indonesia sebenarnya telah melakukan signature pada tanggal 12 Januari 1968. Namun, pada tanggal 20 September 1974, Pemerintah Indonesia sempat mengajukan notifikasi kepada WIPO terkait implementasi Pasal 21 ayat (2a) Konvensi WIPO.

 

Melalui Pasal 21 ayat (2a), negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi WIPO tetapi sudah menjadi anggota serikat terkait konvensi lainnya diberi peluang untuk memperoleh hak yang sama seperti halnya negara anggota Konvensi WIPO selama kurun waktu lima tahun sejak Konvensi resmi belaku pada tanggal 26 April 1970.

 

Dalam notifikasi itu, Pemerintah Indonesia meminta ‘perlakuan khusus’ sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2a). Permintaan tersebut dikabulkan oleh Direktur Jenderal WIPO, karena Indonesia sebenarnya telah menjadi anggota serikat Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tanggal 24 Desember 1950.

 

Setelah resmi menjadi anggota WIPO, kiprah Indonesia langsung melesat dengan mengikatkan diri pada sejumlah perjanjian terkait WIPO. Di tahun 1981, Indonesia turut menandatangani Nairobi Treaty, sebuah perjanjian internasional yang khusus melidungi hak kekayaan intelektual atas logo Olimpiade.

 

Lalu, di tahun 1997, terdapat 3 (tiga) jenis perjanjian yakni Patent Cooperation Treaty, Trademark Law Treaty, dan WIPO Copyright Treaty dan 1 (satu) konvensi yakni Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works yang disahkan melalui mekanisme ratifikasi maupun aksesi.

 

Memasuki tahun 2000-an, semakin banyak instrumen internasional yang disahkan oleh Indonesia. Dimulai dengan WIPO Performances and Phonograms Treaty yang diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 15 November 2004 dan resmi berlaku pada tanggal 15 Februari 2005.

 

Lalu, Madrid Protocol terkait perlindungan terhadap merk dagang yang diaksesi oleh Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2017 dan resmi berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Terakhir, di tanggal yang sama yakni 28 Januari 2020, Indonesia meratifikasi dua perjanjian sekaligus.

 

Pertama, Beijing Treaty on Audiovisual Performances yang sebenarnya telah diadopsi sejak tanggal 24 Juni 2012 tetapi baru resmi berlaku tanggal 28 April 2020. Beijing Treaty merupakan instrumen hukum internasional yang dirancang untuk melindungi HKI dari seorang aktor, yang karyanya berupa audio maupun visual.

 

Kedua, Marrakesh VIP Treaty yang sebenarnya ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Maroko tetapi baru dinyatakan berlaku pada tanggal 30 September 2016. Marrakesh VIP Treaty merupakan sebuah perjanjian spesial karena melindungi HKI karya buku yang dirancang khusus untuk kalangan disabilitas, khususnya tuna netra.

 

Sepak terjang Indonesia di WIPO tidak hanya dalam konteks instrumen hukum internasional, tetapi juga forum-forum internasional yang diprakarsai oleh WIPO. Mei 2019 lalu, misalnya, Indonesia dipercaya WIPO untuk memimpin Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) untuk sesi ke-23 dan ke-24.

 

Sebagaimana dilansir oleh laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Indonesia direpresentasikan oleh Duta Besar Hasan Kleib selaku Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa.

 

Sejak tahun 2017 Indonesia juga didaulat sebagai Koordinator negara-negara Asia Pasifik di seluruh komite di WIPO. Indonesia juga berperan sebagai Wakil Ketua Perundingan Teks Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore WIPO dan Koordinator Like Minded Group of Countries (LMCs).

 

Puncak sepak terjang Indonesia di WIPO adalah ketika dipercaya sebagai Deputy Director General for Regional and National Development Sector pada tanggal 3 Desember 2020. Posisi Indonesia diwakili oleh Duta Besar Hasan Kleib yang secara aklamasi terpilih dalam forum Pertemuan Sesi ke-79 Coordination Committee, yang terdiri 83 negara anggota.

 

Sebagaimana dilansir laman resmi Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Hasan Kleib merupakan warga negara Indonesia pertama yang dipercaya untuk menempati posisi di tingkat Deputy Director General di WIPO.