Undang-Undang Cipta Kerja  yang telah disahkan pada Oktober 2020  ternyata memiliki dampak yang besar bagi banyak aspek, bukan hanya perekonomian, lingkungan, dan ketenagakerjaan, namun juga berdampak pada regulasi hak kekayaan intelektual (HKI). Perkembangan regulasi menyangkut HKI di UU Cipta Kerja justru tidak cukup baik.

 

Dalam Seminar yang diselengarakan pada Kamis 4 Maret 2021 lalu, Prayudhi Setiadharma sebagai Senior Advisor Cek HKI beranggapan regulasi di dalam UU Ciptaker tidak semuanya tepat apalagi mengenai HKI. Menurutnya perubahan penting terkait HKI yaitu Merek dan Paten perlu dikaji ulang. Dalam hal ini, Prayudhi memfokuskan satu dari tiga perubahan di dalam pasal sistem perundang-undangan terkait Merek.

 

“Mengapa UU Ciptaker sangat berdampak ke Merek? Karena Merek juga menyangkut kehidupan sehari-hari. Melalui UU Ciptaker Nomor 11 tahun 2020, memiliki dampak signifikan. Jika dikupas, mengenai pendaftaran merek, pasca pengesahan UU Cipta Kerja, pemeriksaan di tahap substantif memiliki poin yang ambigu,” ungkap Prayudhi.

 

Selain pengaturan mengenai merek, Efridani Lubis, Pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi’iyah  juga menyoroti ketentuan mengenai Paten yang diatur di UU Cipta Kerja.  Misalnya, Bab VI Pasal 107 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 berisi tentang klaim hak paten yang tidak tepat, yaitu mengenai persoalan lisensi dan impor suatu barang yang diketahui sangat berbeda dengan yang tercantum sebelumnya di Pasal 20.

 

“Pasal 20 sebelum UU Cipta Kerja menegaskan jika pembuatan atau pemrosesan suatu barang harus dilakukan di Indonesia, sedangkan dalam Pasal 107 No.11 Tahun 2020 jelas memberikan hak kepada para pemegang lisensi dan yang berstatus impor. Tidak tepat karena itu bukan karya milik sendiri baik yang meliputi pemrosesan dan juga pembuatannya,” tutur Efridani.

 

Pemeriksaan substantif dalam paten sederhana juga diubah dalam pasal 122. Kekhawatiran muncul karena dalam prosesnya, butuh waktu lama untuk memperoleh pengumuman. Padahal, perlindungan yang diberikan hanya berlaku selama 10 tahun. Lantas Prayudhi dan Efridani memberikan saran agar Pemerintah berfokus terhadap pasal-pasal yang diubah dalam Hak Merek dan Hak Paten. Khususnya pengkajian ulang terhadap waktu permohonan dan pemeriksaan substantif Hak Merek dan Hak Paten serta waktu dikeluarkannya keputusan yang memakan waktu lama.