Pada era perdagangan global saat ini, penting bagi Pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya untuk menghadapi persaingan usaha. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM ialah dengan mendaftarkan merek, namun sayangnya masih banyak sekali pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya. Adapun alasan-alasan dari para pelaku UMKM belum mendaftarkan merek ialah karena kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, adanya anggapan bahwa merek tidak perlu didaftarkan, proses pendaftaran merek yang panjang dan biaya pendaftaran merek yang terlalu mahal.

Misalnya, apabila terdapat sepuluh pelaku UMKM produksi jenis barang atau jasa, maka mereka harus mengajukan sepuluh permohonan pendaftaran merek untuk melindungi produknya dengan biaya sendiri. Padahal masing-masing barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku UMKM tersebut memiliki karakteristik yang sama. Untuk mengatasi hal ini, Negara memberi kemudahan kepada pelaku UMKM untuk mendaftarkan mereknya secara kolektif. Dengan demikian, para pelaku UMKM dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga untuk memproses permintaan pendaftaran.

Apa itu yang dimaksud dengan merek kolektif?

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Merek kolektif umumnya dimiliki oleh asosiasi, koperasi atau perkumpulan yang anggotanya dapat menggunakan merek tersebut untuk memasarkan produk mereka.

Penggunaan merek kolektif ini dapat mengembangkan produk dalam negeri, mengembangkan potensi daerah tertentu dalam peningkatan pendapatan daerah tersebut, dan tentu saja dapat meningkatkan pemberdayaan UMKM. Karena tujuan penggunaan merek kolektif adalah untuk menyederhanakan penyelesaian permintaan pendaftaran.

Permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Selain penegasan mengenai penggunaan merek kolektif, permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif. Ketentuan penggunaan merek kolektif Paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

  1. Sifat, ciri, umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
  2. Pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
  3. Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

Apabila permohonan pendaftaran merek kolektif diterima oleh DJKI, maka DJKI akan mencatatkan merek tersebut di Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Apabila telah diumumkan artinya Negara telah memberikan perlindungan terhadap merek yang bersangkutan berupa suatu hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu 10 tahun yang berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek kolektif dan dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya.

Namun perlu diketahui bahwa merek kolektif yang telah terdaftar dapat digunakan oleh komunitas merek kolektif dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain. Adapun alasan merek kolektif tidak dapat dilisensikan disebabkan kepemilikannya bersifat kolektif dan jika ada pihak lain yang akan menggunakan merek tersebut tidak perlu mendapat lisensi dari pemilik merek kolektif, cukup menggabungkan diri.