Memiliki nama beken, modal besar serta reputasi internasional ternyata bukan jaminan akan selalu ‘berjaya’ di Indonesia. Itulah kurang lebih gambaran nasib yang dialami oleh beberapa perusahaan pemilik merek asing yang kalah ketika bersengketa di Pengadilan Niaga Indonesia.

Ada setidaknya dua kasus merek asing yang ‘fenomenal’. Pertama, kasus Inter IKEA System BV selaku pemilik merek toko furnitur ternama, IKEA. Perusahaan asal Swedia itu bersengketa dengan PT Ratania Khatulistiwa, yang secara kebetulan juga memiliki merek dagang dengan nama IKEA untuk Kelas Barang 20 dan 21.

Merujuk pada Sistem Klasifikasi Merek yang terpampang di laman http://skm.dgip.go.id, Kelas Barang 20 meliputi perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.

Sedangkan Kelas Barang 21 meliputi perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.

Sengketa antara kedua IKEA ini dipicu oleh langkah PT Ratania Khatulistiwa mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga Jakarta pada tahun 2013. Sebelum itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menolak pendaftaran merek IKEA oleh PT Ratania Khatulistiwa dengan alasan merek IKEA sudah terdaftar atas nama Inter IKEA System BV.

Dasar permohonan PT Ratania Khatulistiwa adalah Pasal 61 UU Merek, kala itu yang berlaku masih UU Nomor 15 Tahun 2001 sebelum diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2016.

Pasal 61 mengatur tentang alasan untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek yang salah satunya adalah “merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal”.

Di pengadilan tingkat pertama, PT Ratania Khatulistiwa menang. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta mengamini dalil yang diajukan PT Ratania Khatulistiwa bahwa Inter IKEA System BV tidak menggunakan merek IKEA selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

IKEA System BV melawan putusan tersebut dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Apesnya, Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 justru menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta. Hanya saja, putusan Majelis Hakim Kasasi tidak bulat karena salah satu dari mereka, Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha menyatakan pendapat berbeda. Menurutnya, IKEA milik Inter IKEA System BV adalah merek terkenal yang seharusnya dilindungi.

Kedua, kasus merek fashion dan komestik terkenal Pierre Cardin. Perusahaan yang berkedudukan di Paris, Perancis itu bersengketa melawan Alexander Satryo Wibowo, seorang WNI yang diketahui mendaftarkan merek parfum Pierre Cardin ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum HAM.

Pierre Cardin menuding Alexander Satryo Wibowo mendaftarkan merek Pierre Cardin atas dasar iktikad tidak baik. Spesifik, Pierre Cardin bahkan menyebut Alexander Satryo Wibowo membonceng, meniru atau menjiplak sebuah merek yang sudah jelas terkenal untuk kepentingan bisnis.

Di pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memenangkan Alexander Satryo Wibowo dengan pertimbangan bahwa merek Pierre Cardin yang pertama kali didaftarkan di Indonesia adalah milik seorang WNI bernama Widjojo Surijano pada tanggal 29 Juli 1977 yang kemudian berpindah tangan beberapa kali dan terakhir berpindah tangan ke Alexander Satryo Wibowo.

Dalam Putusan No. 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim menyatakan Alexander Satryo Wibowo sebagai pembeli terakhir atas merek Pierre Cardin. Terkait tudingan bahwa Alexander Satryo Wibowo mendaftarkan merek Pierre Cardin atas dasar iktikad tidak baik, Majelis Hakim menyatakan tudingan tersebut tidak terbukti.

Di tingkat kasasi, upaya hukum Pierre Cardin kandas karena Mahkamah Agung menyatakan putusan Pengadilan Niaga Jakarta tidak bertentangan dengan hukum. Seperti halnya kasus IKEA, putusan kasasi kasus No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 juga diwarnai pendapat berbeda.

Salah seorang hakim agung yang tidak disebutkan namanya dalam putusan mengamini dalil Pierre Cardin bahwa Alexander Satryo Wibowo mendaftarkan merek tersebut atas dasar iktikad tidak baik dan secara nyata membonceng merek Pierre Cardin yang tenar di seluruh dunia.

Kandas di pengadilan tingkat pertama dan kasasi, Pierre mencoba menempuh upaya hukum terakhir yakni Peninjauan Kembali (PK). Sayangnya, meskipun Pierre Cardin mengajukan bukti baru, tetapi upaya PK itu juga kandas. Majelis PK menyatakan menolak permohonan Pierre Cardin dengan alasan formil.

Dalam Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, Majelis PK menyebut bahwa Pierre Cardin sebenarnya pernah melayangkan permohonan pembatalan merek yang serupa pada tahun 1981. Kala itu, pihak lawannya adalah Wenas Widjaja selaku pemilik merek Pierre Cardin sebelum berpindah tangan ke Alexander Satryo Wibowo.

Wenas Widjaja dua kali menang melawan Pierre Cardin pada dua tingkat pengadilan yakni tingkat pertama dalam Putusan No. Nomor 363/1981/Pdt.G dan tingkat kasasi dalam Putusan No. 2468 K/Sip/1982.