Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada 13/12/2021 yang lalu, sidang perkara yang terdaftar dengan nomor perkara 63/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Musica Studios melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Pada sidang perdana ini, Hakim Konstitusi, Arief Hidayat menyampaikan agar pemohon melakukan perbaikan atas permohonan pengujian UU Hak Cipta ini, yang terdiri dari format identitas Pemohon, kewenangan mahkamah, dan kerugian konstitusional Pemohon. Arief juga menasihati agar kerugian konstitusional tidak hanya tertuju kepada Pemohon saja namun melibatkan semua pihak yang terlibat dalam UU Hak Cipta.

Berdasarkan permohonan perkara pengujian UU Hak Cipta ini, terdapat beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Adapun pasal-pasal yang diajukan untuk diuji oleh Musica Studios yaitu:

  1. Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

  1. Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

  1. Pasal 63 ayat (1) huruf b

Pelindungan hak ekonomi bagi Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi.

  1. Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
  • Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.

Otto Hasibuan menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 18 dan 30, produser tidak akan mau untuk membuat perjanjian jual beli dengan pencipta dan ke depannya produser akan memilih menyewa hak cipta dan hak ekonomi dari pencipta. Dengan menyewa, menurut Otto, maka produser hanya mengeluarkan lebih sedikit biaya terhadap hak cipta dan hak ekonomi tersebut. Di sisi lain, penyewaan ini akan menimbulkan kerugian para pelaku industri musik, terutama pencipta dan penyanyi/pemain musik, karena bisa jadi tidak ada lagi yang mau membeli karya mereka.

Lalu terhadap Pasal 122, Otto Hasibuan mengatakan, pasal ini telah merampas hak milik warga negara atau badan hukum yang semestinya dilindungi dan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4) menyatakan, ‘setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun’. Sedangkan untuk Pasal 63 ayat (1) huruf b, Otto Hasibuan menyampaikan, bahwa pasal ini menghalangi hak konstitusional produser untuk memperoleh persamaan dan keadilan serta terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam mendapatkan perlindungan atas hak ekonomi fonogramnya. Sebab, dalam perkembangan dunia industri musik global, telah terjadi pergeseran yang cukup masif, sehingga jangka waktu perlindungan terhadap hak ekonomi produser diperpanjang menjadi selama 70 tahun atau lebih, terhitung sejak fonogramnya difiksasi.

Namun, sejumlah musisi seperti Rhoma Irama, Ikke Nurjanah, Sam Bimbo hingga Marcell Siahaan menyatakan bahwa mereka menolak upaya pengujian UU Hak Cipta ini, khususnya Pasal 18 dan 30. Menurut mereka, terdapat latar belakang kuat yang mendasari dipersoalkannya pasal-pasal tersebut yaitu adanya praktik jual-beli tidak seimbang pada masa lalu atas sebuah karya serta adanya unsur keserakahan dari perusahaan rekaman terkait dengan penguasaan hak cipta. Selain itu, berbagai asosiasi musik dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti PAMMI, PAPPRI, FESMI, PRISINDO juga melakukan penolakan terhadap upaya Musica Studios tersebut, dimana pengujian UU Hak Cipta ini dianggap sebagai upaya pihak perusahaan rekaman untuk mengambil hak yang telah diberikan oleh negara kepada para pencipta lagu, penyanyi dan pemusik.