Tahun 2020 layak dinobatkan sebagai tahun bersejarah. Alasannya tidak hanya karena di tahun itu awal mula wabah corona terjadi, tetapi juga karena lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beleid itu menjadi kontroversi yang menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa besar di sejumlah daerah di Indonesia.

 

Banyak sebab mengapa UU Cipta Kerja menjadi kontroversi, salah satu diantaranya berkaitan dengan substansi yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Dari segi kuantitas, misalnya, substansi UU Cipta Kerja terbilang sangat ‘gemuk’, hal mana terlihat dari jumlah halamannya yang mencapai ribuan.

 

Sedari awal menyandang julukan ‘Omnibus Law’ atau ‘UU Sapu Jagat’, UU Cipta Kerja sepertinya memang dirancang untuk mengatur banyak aspek. Dan, hak kekayaan intelektual (HKI) termasuk salah satu aspek yang diatur di dalam Undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada bulan November 2020 itu.

 

Pengaturan HKI dalam UU Cipta Kerja terdapat di Bab VI yang terbagi menjadi dua bagian, yakni Bagian Ketiga tentang Paten dan Bagian Keempat tentang Merek. Sesuai judulnya, masing-masing bagian memuat sejumlah perubahan pasal dari UU Paten dan UU Merek yang saat ini berlaku.

 

Pada Bagian Ketiga dijabarkan total ada 5 (lima) pasal UU Paten yang diubah. Pertama, Pasal 3 yang mengatur tentang definisi Paten dan Paten Sederhana. UU Cipta Kerja menyisipkan frasa “memiliki kegunaan praktis” dalam definisi Paten Sederhana sehingga definisi lengkapnya menjadi “Setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri”.

 

Lalu, UU Cipta Kerja juga menambahkan satu ayat baru, sehingga total Pasal 3 terdiri dari tiga ayat. Ayat baru itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari definisi Paten Sederhana yang tertuang pada ayat sebelumnya. Lengkapnya bunyi ayat (3), “Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi produk sederhana, proses sederhana, atau metode sederhana”.

 

Kedua, Pasal 20 yang mengatur tentang kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. UU Cipta Kerja praktis merombak total substansi Pasal 20 UU Paten. Dampaknya adalah hilang atau berkurangnya kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.

 

Sebenarnya, dalam UU Cipta Kerja memang masih ditegaskan bahwa pelaksanaan paten wajib di Indonesia, tetapi frasa “..atau menggunakan proses” dihapus. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menjabarkan lebih detail lingkup pelaksanaan paten yakni Paten-produk, Paten-proses, dan Paten-metode.

 

Sayangnya, ada satu substansi krusial yang diatur dalam UU Paten justru dihilangkan oleh UU Cipta Kerja. Substansi itu terkait kewajiban bagi pemegang paten untuk menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja.

 

Perubahan dalam UU Cipta Kerja ini berpotensi memunculkan penafsiran ‘sesat’ bahwa pemegang paten wajib melaksanakan di Indonesia tetapi tidak dibebani kewajiban menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja. Jika penafsiran ini benar terjadi, maka Indonesia tentunya akan rugi karena investor asing akan datang tapi tidak memberikan manfaat yang maksimal.

 

Ketiga, Pasal 82 yang mengatur tentang lisensi-wajib bersifat non-eksklusif. UU Cipta Kerja hanya memodifikasi substansi Pasal 82 ayat (1) huruf a dengan menyesuaikan dengan redaksional Pasal 20 yang diubah, yakni tanpa frasa “….. atau menggunakan proses”.

 

Keempat, Pasal 122 yang mengatur tentang paten Sederhana. Perubahan penting yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah menghapus frasa “… atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana”.

 

Dengan perubahan ini, berarti permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana hanya dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan paten sederhana.

 

Anehnya, meskipun menghapus frasa tentang rentang waktu pengajuan permohonan tetapi UU Cipta Kerja tetap mengatur konsekuensi hukum jika pemohon melampaui batas waktu, yaitu permohonan dianggap ditarik kembali.

 

Kelima, Pasal 123 yang mengatur tentang pengumuman permohonan paten sederhana. Di satu sisi, UU Cipta Kerja menetapkan waktu yang lebih lama untuk pelaksanaan pengumuman permohonan paten sederhana, yang mulanya 7 (tujuh) hari menjadi 14 hari.

 

Namun di sisi lain, durasi pelaksanaan pengumuman justru dipersingkat, yang mulanya selama 2 (dua) bulan menjadi 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten sederhana.

 

Masih untuk pasal yang sama, UU Cipta Kerja menambahkan satu ayat yakni dalam hal adan keberatan terhadap permohonan paten sederhana maka keberatan tersebut langsung digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

 

Keenam, Pasal 124 yang mengatur tentang kewenangan menteri untuk menyetujui atau menolak permohonan paten sederhana. UU Cipta Kerja menambahkan jangka waktu bagi menteri dalam memberikan keputusan atas permohonan paten sederhana, yang awalnya 6 (enam) bulan menjadi 12 bulan.

 

Sementara itu, bagian keempat menjabarkan perubahan terhadap 3 (tiga) pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Pertama, Pasal 20 yang mengatur tentang alasan-alasan yang menjadikan sebuah merek tidak dapat didaftar. UU Cipta Kerja menambahkan 1 (satu) alasan yakni “mengandung bentuk yang bersifat fungsional”.

 

Kedua, Pasal 23 yang mengatur tentang pemeriksaan substantif merek. UU Cipta Kerja mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek, yang mulanya 150 hari menjadi 90 hari.

 

Ketiga, Pasal 25 yang mengatur tentang kewenangan menteri dalam menerbitkan sertifikat merek. UU Cipta Kerja menghapus ayat dalam UU Merek tentang konsekuensi hukum jika sertifikat merek tidak diambil dalam jangka waktu tertentu, maka dianggap ditarik kembali atau dihapus.