Gojek digugat senilai Rp 24,9 triliun! Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst pada 31 Desember 2021 oleh Hasan Azhari melalui kuasa hukumnya Yogi Pajar Suprayogi, A.MD., S.E., S.H. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara hak cipta.

Hasan Azhari mengaku sudah memiliki dan mengembangkan konsep bisnis ojek online sejak tahun 2008. Ia memasarkan jasa ojek dengan cara melakukan promosi melalui blog ojekbintaro.blogspot.com dan unggahan Facebook. Calon pelanggan dapat mengirim SMS untuk mendapatkan jasa ojek online ini.

Kuasa hukum dari Hasan menyampaikan bahwa kliennya sendiri sudah memiliki sertifikat hak cipta. Sesuai dengan website PDKI Hasan Azhari tercatat memiliki hak cipta untuk jenis ciptaan karya tulis dengan uraian ciptaan “Ojek Online Pertama yang Menerapkan Safety Riding untuk Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin Wilayah Jakarta & Sekitarnya”. Oleh karena itu dalam petitumnya, Hasan menggugat PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Nadiem Makarim untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 10 miliar dan membayar royalti sebesar Rp 24,9 triliun.

Menanggapi hal ini, Chief of Corporate Affair Gojek Group Nila Marita mengatakan Gojek baru mengetahui gugatan Hasan dan belum menerima pemberitahuan resmi. Menurutnya, Gojek selalu memenuhi seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia.

Namun di lain sisi, Peneliti Peneliti teknologi informasi dari Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai gugatan tersebut membingungkan. Menurut Heru, Hasan perlu memperjelas substansi dan objek gugatannya mengenai hak cipta, sebab model bisnis pesan ojek online sudah banyak diterapkan banyak perusahaan teknologi lain bukan hanya di Indonesia.

Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Hak Cipta?

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila kita melihat penjelasan dari pengertian tersebut, maka perlindungan terhadap hak cipta diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif.

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan (istilah pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada undang-undang hak cipta terdahulu). Dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.

Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa, perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis. Namun di sisi lain, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menyelenggarakan pencatatan hak cipta. Adapun tujuan dari diselenggarakannya pencatatan hak cipta ialah sebagai upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.

Selain itu dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa hak cipta.  Karena jika pencipta mendaftarkan ciptaannya dan menerima surat pencatatan ciptaan, maka surat ini dapat dianggap sebagai bukti awal kepemilikan ciptaan. Dengan kata lain, meskipun pendaftaran dengan sendirinya tidak menimbulkan perlindungan hak cipta, dengan pendaftaran lebih mudah bagi pendaftar untuk membuktikan bahwa mereka adalah “pemilik” dari materi yang dilindungi hak cipta.

Apabila tidak ada perlindungan hak ekonomi dan hak moral, tentu saja akan mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju bisa kita lihat bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.