Menurut PP No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, pemegang hak kekayaan intelektual berwenang memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya. Perjanjian Lisensi dibuat dalam bentuk tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi dengan dikenai biaya.

Pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan terhadap objek kekayaan intelektual di bidang:

  1. hak cipta dan hak terkait;
  2. paten;
  3. merek;
  4. desain industri;
  5. desain tata letak sirkuit terpadu;
  6. rahasia dagang; dan
  7. varietas tanaman.

Perjanjian Lisensi yang dilakukan dengan pencatatan dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan dikemudian hari dan juga melindungi pihak ketiga jika terkait dengan perjanjian Lisensi. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang kekayaan intelektual, sehingga dapat dihasilkan karya kekayaan intelektual yang sangat diperlukan masyarakat.

Oleh karena itu sesuai dengan PP No. 36/2018, Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud paling sedikit harus memuat:

  1. tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani;
  2. nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi;
  3. objek perjanjian Lisensi;
  4. ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau non eksklusif, termasuk sub lisensi;
  5. jangka waktu perjanjian Lisensi;
  6. wilayah berlakunya perjanjian Lisensi; dan
  7. pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.

Selain itu perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat:

  1. merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia;
  2. memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi;
  3. mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
  4. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian lisensi pada umumnya dapat dibagi menjadi dua, yakni:

  1. Perjanjian Lisensi secara eksklusif adalah perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi, dan/ atau dalam wilayah tertentu.
  2. Perjanjian lisensi non eksklusif adalah perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.

Selain itu ada perjanjian lisensi wajib yang dapat didefinisikan sebagai izin untuk melaksanakan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten dan sebagainya) dengan alasan tertentu yang diberikan oleh pihak pemerintah/pihak yang diberikan otoritas memberikan izin dilakukannya lisensi wajib.

Dalam perjanjian lisensi timbul hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu:

Hak dan kewajiban pemberi lisensi:

Pemberi lisensi berkewajiban untuk:

  1. Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi harus menjamin hak-hak yang dilisensikan akan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi.
  2. Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik. Pemberi lisensi dibidang know-how, misalnya berkewajiban untuk menjaga agar informasi mengenai know-how yang dilisensikan adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya.
  3. Jaminan (warranty). Pada beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan “no warranty clause”. Dengan klausula ini, pemberi lisensi tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali tentang apa-apa yang dengan cara jelas tersebut pada perjanjian lisensi.

Hak yang dimiliki oleh pemberi lisensi yaitu:

  1. Menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui para pihak
  2. Melaksanakan sendiri patennya kecuali diperjanjikan lain
  3. Menuntut pembatalan perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Hak dan kewajiban penerima lisensi:

Penerima lisensi berkewajiban untuk:

  1. Tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan
  2. Kewajiban untuk tidak melakukan kompetensi
  3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan
  4. Kewajiban menjaga kualitas dari suatu produk
  5. Kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Kewajiban membayar royalti

Hak yang dimiliki oleh penerima lisensi yaitu:

  1. Melaksanakan paten sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian
  2. Memberikan lisensi lebih lanjut pada pihak ketiga apabila diperjanjikan
  3. Menuntut pembatalan lisensi apabila lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana semestinya
  4. Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan paten yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut
  5. Mendapatkan bantuan tenaga ahli dan pelatihan dari pemberi lisensi mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan paten yang dilisensikan, termasuk alih teknologi
  6. Melakukan pengembangan paten yang dilisensikan
  7. Melakukan permohonan pencatatan atas perjanjian lisensi
  8. Melakukan upaya hukum atas segala pelanggaran paten yang dilisensikan.

Pemberi dan penerima lisensi wajib mematuhi hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian, karena dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian maka penerima lisensi dapat mengambil keuntungan ekonomi dari ciptaan orang lain dengan tetap menghormati pencipta dan pemegang hak cipta.