Isu mengenai Hak Kekayaan Intelektual semakin hari semakin banyak diperbincangkan di tengah masyarakat. Semakin banyak juga insan seniman, musisi, penulis buku yang dengan “tegas” menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang wajib hukumnya untuk bisa dinikmati oleh para mereka dan rekan seprofesi atas karya yang mereka ciptakan.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) sendiri pada dasarnya memiliki banyak cabang seperti Hak Paten, Merek, Desain Industri, dan tak ketinggalan sebagai salah satu yang paling sering dibahas adalah mengenai Hak Cipta. Pengaturan mengenai Hak Cipta sendiri dapat di lihat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Di dalam Pasal 1 angka 1 UU 28/2014 disebutkan pengertian bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis  berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan di angka 3 disebutkan bahwa :

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

Melalui pengertian diatas, kita dapat memahami bahwa tidak setiap orang dapat memiliki atau memegang Hak Cipta karena hak tersebut hanya diberikan kepada seorang pencipta. Di dalam Pasal 4 UU 28/2014, hak eksklusif sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Dengan melekatnya hak moral dan hak ekonomi di diri pemegang hak cipta, setidaknya ada beberapa keistimewaan yang bisa didapatkan.

Hak moral yang diatur di dalam Pasal 5–7 UU 28/2014 menyatakan bahwa hak ini bersifat abadi melekat kepada pencipta sekalipun pencipta meninggal dunia, dengan cara diwasiatkan kepada penerima hak moral yang ditunjuk selanjutnya. Dengan adanya hak moral, seorang pencipta berhak untuk :

  1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan hak ekonomi dapat kita lihat pengaturannya di dalam Pasal 8–19 UU 28/2014. Dengan seseorang memiliki hak ekonomi atas ciptaannya, maka dirinya berhak melakukan :

  1. penerbitan Ciptaan;
  2. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  3. penerjemahan Ciptaan;
  4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  5. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  6. pertunjukan Ciptaan;
  7. pengumuman Ciptaan;
  8. komunikasi Ciptaan; dan
  9. penyewaan Ciptaan.

Sebagai wujud agar hak ekonomi ini tetap “eksklusif” bagi mereka yang memilikinya, maka setiap orang diluar pemegang hak ekonomi yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas harus memiliki izin dari Pencipta. Dan sama seperti hak moral, pengalihan hak ekonomi atas sebuah Ciptaan dapat juga dilakukan. Ada beberapa cara untuk dapat mengalihkan suatu hak ekonomi, antara lain melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.