Legal due diligence (LDD) atau uji tuntas secara hukum adalah sebuah istilah yang cukup populer di kalangan profesional hukum. Di kalangan masyarakat secara umum, legal due diligence mungkin lebih populer dengan istilah audit hukum. Biasanya, LDD dilakukan dalam konteks aksi perusahaan.

 

Bentuknya aksi perusahaannya antara lain Go Public, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) ataupun pengambilalihan (akuisisi), dimana pelaksanaannya wajib memakai jasa kantor advokat.

 

Merujuk pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, definisi uji tuntas secara hukum adalah “Kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi”.

 

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan LDD adalah dalam rangka memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kantor advokat yang melakukan LDD membutuhkan sejumlah dokumen dari beragam aspek.

 

Salah satu aspek yang penting adalah hak kekayaan intelektual (HKI). Mengutip buku “Hukum Tentang Merger” karya Munir Fuady, dokumen-dokumen terkait HKI yang dibutuhkan dalam rangka LDD antara lain pendaftaran merek, pendaftaran paten, perjanjian lisensi merek, perjanjian lisensi paten, dan bukti hak cipta.

 

Secara praktik, audit HKI dapat dilakukan secara terpisah dengan LDD yang bersifat menyeluruh. Pemisahan ini dapat dilakukan jika audit HKI memang dilaksanakan tidak dalam rangka aksi perusahaan seperti Go Public (Initial Public Offering), merger, akuisisi, ataupun konsolidasi.

 

Dalam hal ini, audit HKI dilakukan dalam rangka mengevaluasi kebijakan-kebijakan pengelolaan HKI serta prosedur yang digunakan oleh perusahaan. Nantinya, output dari pelaksanaan audit HKI adalah perusahaan mampu mengidentifikasi, memperoleh informasi serta melindungi HKI-nya dan melindungi perusahaan dari HKI pihak lain.

 

Selain itu, audit HKI juga dapat memberi manfaat berupa keamanan sekaligus kenyamanan perusahaan dalam menjalankan bisnis. Misalnya keamanan dari potensi pelanggaran HKI yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau kenyamanan perusahaan dari potensi gugatan hukum atas HKI milik pihak lain.

 

World Intelectual Property Organization (WIPO) selaku organisasi skala global di bidang HKI menetapkan definisi sederhana tentang audit HKI yakni suatu instrumen untuk mengidentifikasi aset-aset kekayaan intelektual atau Intelectual Property Assets (IP Assets) sebuah organisasi, termasuk perusahaan.

 

Sementara itu, definisi IP Assets adalah aset perusahaan yang tidak berwujud yang dapat ditransfer serta memiliki nilai ekonomi. Termasuk dalam kategori IP Assets antara lain hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, merek, indikasi geografis, tata letak sirkuit, dan varietas tanaman.

 

WIPO membagi jenis-jenis audit HKI menjadi 3 (tiga), yakni: (1) Audit HKI Umum; (2) Uji Tuntas HKI; dan (3) Audit HKI Terbatas. Audit HKI Umum adalah jenis audit yang lazim diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan-perusahaan lama yang ingin menyusun kebijakan, standar atau prosedur HKI di lingkungan internal.

 

Uji Tuntas HKI adalah jenis audit yang dilaksanakan dengan tujuan spesifik yakni untuk menganalisa nilai dan risiko dari aset-aset kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Uji Tuntas HKI lazim diterapkan oleh perusahaan yang ingin merger, akuisisi, konsolidasi, IPO, merilis produk baru, atau likuidasi.

 

Audit HKI dengan Tujuan Khusus adalah jenis audit dengan lingkup terbatas dengan tujuan untuk menetapkan nilai atas aset kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan. Audit jenis ini biasanya dilaksanakan terkait dengan pergantian pegawai, pendaftaran HKI asing, kegiatan e-commerce, perubahan kebijakan terkait HKI, antisipasi sengketa HKI, dan persiapan litigasi.

 

Menurut WIPO, audit HKI memiliki banyak manfaat bagi perusahaan, baik itu dari aspek hukum maupun ekonomi. Manfaat pertama, audit HKI mampu mengidentifikasi aset-aset kekayaan intelektual yang tidak lagi terpakai atau usang. Dengan identifikasi tersebut, maka perusahaan dapat menghemat biaya yang mulanya dialokasikan untuk mengurus aset-aset usang tersebut.

 

Manfaat kedua, audit HKI dapat membantu perusahaan dalam mengurus perizinan terkait HKI. Seperti halnya manfaat pertama, audit HKI akan mampu mengidentifikasi manakah aset-aset kekayaan intelektual yang penting sehingga perlu diprioritaskan untuk diurus perizinannya.

 

Manfaat ketiga, audit HKI akan sangat membantu perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan merger atau akuisisi dalam mengambil keputusan. Dengan audit HKI, maka akan terungkap secara terang benderang potensi kekayaan intelektual dari perusahaan yang hendak diakuisi atau dimerger.

 

Manfaat keempat, audit HKI akan membantu perusahaan yang sedang menghadapi sengketa HKI, baik itu yang dalam posisi menggugat maupun tergugat. Audit HKI memiliki kemampuan dalam menilai suatu aset kekayaan intelektual yang menjadi objek sengketa, sehingga perusahaan terkait dapat merancang strategi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi.