Berbicara mengenai Hak Cipta, maka mau tidak mau kita akan berbicara mengenai hak-hak lainnya yang menjadi bagian dari Hak Cipta itu sendiri. Kalau beberapa waktu lalu Cek HKI sudah menjelaskan secara singkat mengenai Hak Eksklusif, tulisan ini akan berbicara mengenai salah satu bentuk Hak Eksklusif yaitu Hak Moral. Berbeda dengan Hak Ekonomi (sebagai bentuk lain dari Hak Eksklusif) yang dapat dialihkan kepada orang lain sekalipun Pencipta belum meninggal, Hak Moral ini melekat pada Pencipta selama dirinya hidup alias hanya bisa dialihkan ketika Pencipta meninggal melalui wasiat.

Pada mulanya, pengaturan mengenai Hak Moral ini tercantum di dalam Pasal 6 Konvensi Bern 1928. Menurut Henry Soelistyo dalam bukunya Hak Cipta Tanpa Hak Moral (2011), dalam pasal 6 Konvensi Bern tersebut yang menjadi substansi dari Hak Moral meliputi :

  1. The right to claim authorship, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hak ini dapat dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta di dalam ciptaannya.
  2. The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work, yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mengakibatkan distorsi, terpotong, atau hilangnya sebagian dari ciptaan termasuk memodifikasi ciptaan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan ciptaan tersebut rusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.
  3. The right to object other derogatory action in relation to the said work, yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.

Di Indonesia, pengertian mengenai Hak Moral dapat kita lihat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melalui hak ini, seorang pencipta dapat melakukan beberapa tindakan terkait dengan ciptaannya, meliputi:

  1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Untuk memastikan bahwa Hak Moral dari Pencipta terlindungi, di dalam Pasal 6 UU 28/2014 disebutkan bahwa Pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik Hak Cipta. Guna dari kedua hal tersebut adalah, sebagai dasar bagi Pencipta dalam membuktikan orisinalitas substansi dari ciptaannya beserta dengan dirinya sebagai pihak yang menciptakan. Dan atas informasi manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik Hak Cipta tersebut dilarang untuk dihilangkan, dirusak, maupun diubah.

Maka dari itu, wajib hukumnya bagi kita sebagai masyarakat untuk menghargai Hak Moral dari sebuah ciptaan. Walaupun belum tentu berdampak terhadap ekonomi dari Pencipta, namun penghargaan terhadap Hak Moral merupakan hal penting, karena dengan menghargainya kita berarti mengakui eksistensi dari Pencipta yang sudah berusaha mengorbankan waktu dan tenaga dalam membuat sebuah ciptaan. Dan yang tidak kalah penting, menghargai Hak Moral seorang Pencipta artinya kita turut mendukung bangsa Indonesia untuk terus kreatif melalui ide dan inovasi dari setiap warga negaranya.