Dibandingkan cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum pidana atau perceraian, hukum terkait hak kekayaan intelektual (HKI) mungkin relatif kurang populer di mata masyarakat. Sebagai contoh, kalangan masyarakat seringkali salah dalam menggunakan istilah HKI. Yang seharusnya hak paten disebut hak cipta, dan sebaliknya.

 

Meskipun kurang populer, nyatanya sejarah perkembangan HKI justru termasuk yang paling ‘jadul’ di Indonesia. Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, www.dgip.go.id, sejarah perkembangan HKI di Indonesia bermula di era penjajahan Belanda.

 

Kala itu, sekira tahun 1884, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk undang-undang tentang perlindungan HKI. Selang setahun kemudian, lahir undang-undang tentang merk yang kemudian disusul dengan undang-undang tentang paten (1910) dan undang-undang tentang hak cipta (1912).

 

Selama puluhan tahun paket undang-undang terkait HKI karya Pemerintah Kolonial Belanda itu tetap berlaku, meski sempat berganti penjajah. Bahkan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, paket undang-undang tersebut tetap dianggap berlaku, kecuali undang-undang tentang paten.

 

Pemerintah Indonesia tidak berkenan menerapkan undang-undang tentang paten buatan Pemerintah Kolonial Belanda, karena undang-undang tersebut menetapkan bahwa proses pemeriksaan terhadap permohonan paten harus dilakukan di Belanda.

 

Delapan tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia akhirnya menerbitkan dasar hukum baru tentang paten. Melalui Pengumuman Menteri Kehakiman No. J. S. 5/41/4 dan No. J.G. 1/2/17, ditetapkan prosedur pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri dan luar negeri.

 

Tidak hanya paten, Indonesia pun menerbitkan dasar hukum baru tentang paten menggantikan undang-undang tentang paten buatan Pemerintah Kolonial Belanda. Dasar hukum itu adalah UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

 

Kelahiran UU No. 21 Tahun 1961 dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan HKI di Indonesia. Makanya, tanggal diundangkannya UU No. 21 Tahun 1961, 11 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Kekayaan Intelektual Nasional.

 

Setelah paten dan merek, undang-undang peninggalan kolonial di bidang HKI yang tamat adalah undang-undang tentang hak cipta. Penggantinya adalah UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang resmi diundangkan pada tanggal 12 April 1982.

 

Empat tahun setelah kelahiran UU Hak Cipta, Pemerintah Indonesia semakin serius mengembangkan HKI. Sebuah tim khusus dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Juli 1986 berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986 tentang Tim Kerja Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek.

 

Tim khusus diamanatkan tiga tugas utama, yaitu: (i) penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI; (ii) perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, (iii) sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

 

Salah satu karya tim khusus yang diketuai Moerdiono selaku Menteri Muda Sekretaris Kabinet adalah UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang otomatis menggantikan dasar hukum sebelumnya yang hanya berbentuk Pengumuman Menteri Kehakiman.

 

Tidak hanya untuk lingkup nasional, untuk lingkungan internasional pun perkembangan sejarah HKI berlangsung sejak lama. Indonesia, kala itu masih bernama Netherlands East-Indies tercatat telah menjadi bagian dari dua konvensi internasional yakni Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914.

 

Setelah era kolonialisme berakhir, partisipasi aktif Pemerintah Indonesia dalam perkembangan HKI internasional berlanjut. Pada tanggal 10 Mei 1979, Pemerintah Indonesia meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979.

 

Dalam ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia menyatakan Reservation (pengecualian) terhadap sejumlah pasal dalam Paris Convention. Yakni Pasal 1-12 tentang ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan Pasal 28 ayat (1) tentang mekanisme penyelesaian sengketa.

 

Pernyataan Reservation ini, khususnya terkait Pasal 1-12, kemudian dicabut melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the world Intellectual Property Organization.

 

Berikutnya, instrumen hukum internasional lain terkait HKI yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia antara lain Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997; Trademark Law Treaty melalui Keputusan Preiden No. 17 Tahun 1997;

 

Berne Convention for the Protection of Literary and Artisctic Works melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997; dan WIPO Copyright Treaty melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.

 

Lalu, melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO), Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Dengan adanya TRIPS, Indonesia sebagao anggota WTO terikat untuk menyesuaikan kebijakan nasional terkait HKI dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh WTO.