Meski hak kekayaan intelektual sudah cukup lama diatur di Indonesia. Dalam catatan sejarah, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia sudah dimulai sejak 1840-an. Pada saat itu, Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda diperkenalkan oleh pemerintah Belanda UU Perlindungan HKI yaitu UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Tak heran jika Indonesia telah menjadi anggota dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak 1914.

 

Meski jejak sejarah pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia telah berbilang hitungan abad, namun pengetahuan dan pemahaman mengenai HKI masih cukup minim. Salah satu penandanya yaitu masih penggunaan kata “paten” yang masih salah kaprah dan dianggap mewakili segala sesuatu yang dianggap terkait dengan masalah HKI.

 

Pada kenyataannya, paten hanyalah satu dari sekian banyak hak yang diberikan perlindungan menurut hukum HKI yang berlaku di Indonesia ataupun di dunia internasional. Selain itu objek perlindungannya terbatas yaitu hasil karya di bidang teknologi yang memenuhi syarat kebaruan. Karena itu mematenkan batik ataupun mematenkan Reog adalah kesalahan yang jamak dijumpai tidak hanya di masyarakat namun juga di pemberitaan media.

 

Meskipun kesalahan ini mungkin hanya terkait dengan persoalan penggunaan istilah, namun hal ini menunjukkan dengan baik mengenai rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual, bentuk-bentuk perlindungan yang tercakup di dalamnya, dan termasuk pula bagaimana membedakan apa itu paten, hak cipta, merek, desain industri berikut objek-objek perlindungannya.

 

Menumbuhkan pemahaman yang baik mengenai HKI sangat diperlukan, karena itu diperlukan sosialisasi yang gencar mengenai segala hal yang terkait HKI. Pemahaman mengenai HKI akan mendorong tumbungunya kepedulian masyarakat untuk mulai melindungi aset-aset intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat.

 

Mensosialisasikan HKI membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, terutama sejak pemerintah mulai gencar untuk mendorong ekonomi yang berbasis pada inovasi teknologi. Jepang bisa menjadi salah satu contoh dimana pemerintahnya sudah mulai memberikan berbagai informasi mengenai HKI secara bertahap mulai dari pendidikan di TK. Hasilnya, Jepang tampil menjadi salah satu bangsa yang aktif dalam melakukan berbagai inovasi di bidang teknologi.

 

Mendorong ekonomi berbasis inovasi mensyaratkan adanya pemahaman yang baik mengenai HKI. Dengan pemanfaatan HKI yang tepat, hasil dari segala kreativitas dan inovasi dari bangsa Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal.