Belum lama ini ini terdapat kabar kalau seorang youtuber pemilik club sepak bola mendapatkan somasi setelah mengganti nama club, tak disangka perubahan nama club tersebut menimbulkan masalah. Hal ini karena nama yang diganti tersebut telah di daftarkan oleh pihak lain ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai merek terdaftar.

Pada dasarnya pendaftaran merek di Indonesia menganut bersifat first to file. First to File adalah suatu sistem pendaftaran merek konstitutif yang dianut oleh Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan kata lain, pihak yang pertama kali yang mendaftarkan merupakan pihak yang berhak atas merek tersebut.

Prinsip first to file yang berarti apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon yang permohonannya diajukan lebih dahulu dan terdaftar lebih dahulu, maka pihak tersebutlah yang berhak atas perlindungan mereknya. Merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

Pemeriksaan formalitas merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek berdasarkan sistem first to file, yaitu pemeriksa melakukan penelusuran untuk mencari merek pembanding yang terdaftar atau yang sudah diajukan lebih dahulu dalam data base Ditjen HKI untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak pernah didaftar atau dimiliki pihak lain maupun melalui sarana lainnya.

Sehingga hak atas merek diperoleh setelah mendaftarkan merek bukan merek pertama kali digunakan.

Belajar dari kasus diatas, pelaku usaha sebaiknya ketika melakukan perubahan nama (rebranding) atau membuat nama merek baru, pelaku usaha perlu melakukan pengecekan dahulu apakah merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.

Apabila ada merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, maka pendaftaran merek dapat ditolak (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek)).

Penting bagi Anda untuk mencermati hal ini ya, membangun kesadaran hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha menjadi akan membawa dampak pada kelangsungan usaha. Hak Kekayaan Intelektual seringkali menjadi salah satu aset yang luput dari bisnis para pelaku usaha.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, juga mengatakan bahwa pengusaha yang mendaftarkan brand-nya menjadi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual). “Dari 8,2 juta pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, baru 11,05 persen yang mendaftarkan mereknya,” ungkap Sandiaga Uno Menparekraf.

Segera daftarkan merek Anda sebelum ada orang lain yang mendaftarkan. Mau daftar merek anti ribet?

Jangan ragu untuk menghubungi kami ya.