Pendahuluan

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah disahkan pada bulan Oktober 2020 dan diundangkan pada bulan November 2020 silam, ternyata memiliki dampak yang besar bagi banyak aspek, bukan hanya perekonomian, lingkungan, dan ketenagakerjaan, namun juga berdampak pada regulasi hak kekayaan intelektual (HKI). Meski tidak terlalu tersorot, dampak UU Ciptaker pada HKI ini diperkirakan cukup mempengaruhi kegiatan bisnis masyarakat Indonesia. Mengingat kekayaan intelektual merupakan sumber daya yang tidak terbatas sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang, maka sudah seharusnya untuk mendapatkan perlindungan yang pantas.

 

Dampak pada regulasi HKI ini terlihat dari adanya perubahan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dalam UU Ciptaker. Salah satu yang sempat menjadi sorotan adalah adanya pencabutan Pasal 20 UU Paten yang dianggap berpotensi menaikkan jumlah barang impor yang dapat dipatenkan di Indonesia dan juga berdampak pada ketidakwajiban pemegang paten membuat produknya di Indonesia yang berarti tidak ada transfer teknologi dan pengetahuan serta penyediaan lapangan kerja. Sedangkan Pasal 20 UU Paten ini berbunyi:

“(1)Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.

(2)Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau penyediaan lapangan kerja.”

 

Sedangkan dalam Pasal 110 UU Ciptaker secara tegas menyebutkan Pasal 20 UU Paten dihapuskan. Alasannya karena kewajiban transfer teknologi kewajiban membuat produk di Indonesia menghambat investasi asing. Dari salah satu contoh perubahan Pasal 20 UU Paten tersebut dapat terlihat bahwa perubahannya dapat berdampak luas dalam dunia bisnis hingga ketenagakerjaan di Indonesia.

 

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, HKI@KSI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas As-syafi’iyah akan menyelenggarakan Seminar Virtual dengan tema, “Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Hak Kekayaan Intelektual”. Pada Webinar ini juga akan membahas terkait perubahan-perubahan regulasi HKI di dalam UU Ciptaker seperti sistem pendaftaran merek, kepemilikan, dan juga proteksi HKI.


Jadwal

Seminar nasional daring ini akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 4 Maret 2021

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Kegiatan ini akan dilaksanakan secara online melalui platform aplikasi Webinarjam


Narasumber dan Materi

Prayudi Setiadharma – Perubahan UU HKI dalam Omnibus Law pada Praktiknya

Efridani Lubis – Pelaksanaan Paten di Indonesia pasca Omnibus Law


Registrasi dan Informasi

Biaya Registrasi: IDR0,00

Sertifikat: Rp150.000,00

Informasi lebih lanjut: pesan@cekhki.id | belajar@learninghub.id